Profil 2009

1. Pendahuluan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terletak di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, tepatnya pada posisi 06°- 44’- 14” LS/108°- 34’- 54” BT, dilengkapi dengan berbagai sarana seperti sarana pokok, sarana fungsional dan sarana tambahan/penunjang. PPN Kejawanan yang berada di bagian Timur Jawa Barat secara geografis sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Jawa Barat bagian Timur dan dengan mudah menghubungkan daerah pemasaran potensial yaitu Bandung dan Jakarta.

Pembangunan PPN Kejawanan dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada fasilitas pokok seperti penahan gelombang, dermaga, kolam dan alur pelayaran, rambu navigasi, jalan masuk dan jalan komplek, TPI dan lain – lainya. Setelah melalui 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuryana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum operasional untuk pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon adalah :

· Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

· Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan.

· Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 19 Tahun 2006, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan

· Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.06/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

· Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan

· Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

· Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan.

· Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP.03/MEN/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Penganggkutan Ikan.

· Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon Nomor : 35/PPNK/Ot.210/I/2008 tentang Personalia Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon.

3. Visi & Misi

Visi Kejawanan adalah mewujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan PPN Cirebon sebagai Pusat Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu.

Misi yang diembang PPN Kejawanan Cirebon adalah :

1. Revitalisasi Pelabuhan Perikanan

2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan (pusat pasar ikan)

3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu

4. Pelabuhan perikanan sebagai pusat informasi dan data statistik perikanann

5. Menciptakan lingkungan Pelabuhan Perikanan yang bersih dan hygienis

6. Pelabuhan Perikanan sebagai fasilitasi wisata bahari.

7. Penyerapan tenaga kerja yang diharapkan oleh bangsa dan negara

8. Pelabuhan Perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring & control) sumberdaya ikan

4. Tugas Pokok & Fungsi

Tugas pokok PPN Kejawanan adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan dan pemanfaatn sumberdaya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/MEN/2006, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan

2. Pelayanan bongkar muat kapal

3. Pelaksanaan mutu dan pengolahan hasil perikanan

4. pemasaran dan distribusi ikan

5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan

6. Pelaksanaan Penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan

7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan

8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan

9. Pelaksanaan kesyahbandaran

10. Pelaksanaan fungsi karantina ikan

11. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan

12. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari

13. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran dan pencemaran)

5. Fasilitas Pelabuhan

A. Fasilitas Pokok

1. Tanah Areal Pelabuhan 19,16 Ha

2. Break water

- Bag. Timur 1.247 M

- Bag. Barat 996 M

3. Kolam Pelabuhan 5,5 Ha

Kedalaman - 3 M LWS

4. Alur Pelayaran

Lebar 80 M

Panjang 800 M

5. Dermaga

Panjang 195 M

Pelataran 2.925 M²

6. Jalan Masuk 2.080 M²

Jalan Komplek 8.391 M²

7. Areal Parkir TPI Luas 1.076 M²

Areal Parkir Kantor 1.000 M²

B. Fasilitas Fungsional

1. TPI ( 2 lantai ) 940 M²

2. Jaringan Air Bersih 100 liter/detik

3. Reservoir Air 200 M³

4. Jaringan Listrik 18.200 VA

5. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Suar Tanda Pelabuhan 1 Unit

Suar Penuntun Keluar/Masuk Kapal 2 Unit

6. Sarana Komunikasi SSB, Fax, Telepon & E-mail

7. Pengendalian Sanitasi Lingkungan (IPAL) 1 Unit

8. Sumur Artesis 1 Unit

9. Rumah Pompa & Genset 36 M²

C. Fasilitas Tambahan/Penunjang

1. Kantor Pelabuhan 300 M²

2. Pagar Precast 1.803 M’

3. Pos Jaga Keamanan 30 M²

4. Rumah Dinas 4 Unit

5. Drainase 3.789 M’

6. Gedung Pertemuan Nelayan 360 M²

7. Waserda (8 kios) 160 M²

8. Hall Pasar Ikan 64 M²

9. Cold Room 30 M²

10. Selasar/Coridor 200 M²

11. Rumah Satpam 2 Unit

6. Tingkat Operasional

No Jenis Kegiatan 2004 2005 2006 2007 2008

1 Kunjungan Kapal (kali) 599 492 405 346 334

2 Jumlah Kapal Domisili (Unit) 105 113 61 70 62

3 Produksi Ikan (Ton) 3.103 2.912 2.999 3.325 3.539

4 Nilai Produksi (Rp. 1.000.000) 9.359 9.765 10.791 17.527 14.429

5 Retribusi Lelang (Rp. 1.000) 260.390 287.982 273.413 244.834 288.639

6 Penyaluran Perbekalan

- Solar (Ton) 2.949 2.780 1.791 1.354 2.140

(Rp. 1.000.000) 4.896 7.033 7.563 6.095 9.221

- Es (Ton) 7.836 6.015 4.061 3.000 2.551

(Rp. 1.000.000) 1.031 781 528 390 332

- Air (Ton) 6.762 5.975 6.980 9.631 10.558

(Rp. 1.000) 48.634 61.427 75.398 104.014 113.998

7 Penyerapan Tenaga Kerja 1.564 1.564 1.302 1.597 1.768

7. Investor

No Nama Perusahaan Jenis Usaha Luas (M²)

No Nama Perusahaan Jenis Usaha Luas (M²)

1 PT. Pan Putra Samudra Pengalengan Rajungan 2.9

2 PT. Evadarta Ceremai SPBU & Pabrik Es 4.552

3 PT.Biotech Surindo Chitosan 4.000

4 PT. Tegalindo Docking 10.000

5 CV. Eka Jaya Sentosa Cold Storage 2.038

6 PD. Sambu Pengolahan Ikan 4.072

7 PD. Horizon Pengalengan Ikan 1.892

8 UD.Periang Cold Storage Mini 150

9 UD.Barokah Pengasinan Ikan 1.675

10 UD.Cerindo Pengolahan Ikan 1.200

11 Eman Sulaiman Pengolahan Ikan 629

12 Teng Hock Bengkel & Toko BAP 1.400

13 Susi Tien Rumah Makan Seafood 1.000

14 Mohan B. Bahirwani Gudang Cangkang Rajungan 1.353

15 PT Hacienda Ocean Indst. Docking 20.000

8. Prosedur Investasi

Untuk dapat berinvestasi di PPN Kejawanan Cirebon maka para investor terlebih dahulu menyewa lahan dengan cara menyerahkan dokumen berisikan persyaratan sebagai berikut :

1. Identitas Perusahaan (Akte Perusahaan);

2. Jenis Usaha yang dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perikanan atau

Surat Ijin lainnya yang berkaitan dengan usaha yang akan didirikan;

3. Luas lahan dan jangka waktu penggunaan tanah;

4. Proposal yang berisi ( Rencana penggunaan lahan, jenis & besarnya investasi,

Rencana mulai beroperasi, Lokasi yang dikehendaki, Rencana keuangan dan

Proyeksi pengembangannya);

5. Referensi dari Bank;

6. Struktur Organisasi Perusahaan;

7. Hal – hal lain yang dianggap perlu yang menunjukan keterkaitan usaha tersebut dengan fungsi Pelabuhan.

Untuk Luas tanah ≥ 100 M² Surat Perjanjian ditandatangani antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan pemohon, sedangkan Luas tanah <100 M² ditandatangani antara Kepala Pelabuhan Perikanan dengan Pemohon.

Pemberian Rekomendasi dari Asosiasi Perikanan sebagai salah satu syarat perizinan Usaha Perikanan Tangkap

PERATURAN
DIRJEN PERIKANAN TANGKAP
NO : 5364/DPT.0/HK.510.S4/XII/08

Tentang Pemberian Rekomendasi Dari Asosiasi Atau Organisasi Di Bidang Perikanan Tangkap Sebagai Persyaratan Perizinan

1. LATAR BELAKANG
Penerbitan Per.DirjenPT No.5364 tahun 2008 dilatar belakangi oleh:

• Amanat UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 7 ayat 2 :

Peran asosiasi dalam Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional

• Mendorong peningkatan eksistensi, partisipasi dan peran asosiasi dalam pengembangan usaha perikanan tangkap & dlm pengendalian pemanfaatan SDI

• Mendorong pelaku usaha penangkapan ikan untuk bergabung dalam kelembagaan asosiasi usaha perikanan tangkap.

• Amanat PerMen KP No. 05/MEN/2008, Pasal 22 ayat 2 huruf f, Pasal 22 ayat 5, Pasal 33 ayat 2 huruf d, dan Pasal 93, yakni rekomendasi dari asosiasi atau organisasi dibidang perikanan setempat yang terdaftar di DJPT sebagai salah satu syarat pengajuan dan perpanjangan SIPI. Pemberian rekomendasi .berlaku sejak 1 Februari 2009.

• Mendorong terbentuknya kelembagaan yang terdiri dari para pelaku usaha (asosiasi dan organisasi perikanan setempat) serta kelembagaan yang terdiri dari para asosiasi/organisasi (GAPPINDO) yang sehat, profesional, transparan, dan mandiri.

• Tuntutan organisasi perikanan dunia yang melibatkan peranan asosiasi dalam pengelolaan sumberdaya ikan (RFMO).

• Mendorong dan meningkatkan peran asosiasi/organisasi dan GAPPINDO untuk secara lebih nyata menjadi mitra pemerintah yang produktif serta membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan menjembatani serta membantu penyelesaian permasalahan dengan intansi terkait dan atau pihak lainnya.

2. LANDASAN HUKUM

1. UU NO. 31/2004 Tentang Perikanan

UU 31/2004 Pasal 7 ayat (6) :

Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, Pemerintah membentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas :

– Menteri terkait,

– Asosiasi Perikanan, dan à

– Perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.

2. PERMEN KP No.05/2008 Tentang USAHA PERIKANAN TANGKAP

(Pasal 22, 64 dan Pasal 93)

Pasal 22 :

q ayat (2) huruf (f) :

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

q ayat (5) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimaa dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 64 : untuk perusahaan Penanaman Modal.

Pasal 93 :

Kewajiban untuk melampirkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Catatan : Permen 05/2008 diterbitkan 31 Januari 2008.

3. SK DJPT No.5364/DPT.0/HK.510.S4/XII/08 Tentang Pemberian Rekomendasi Dari Asosiasi Atau Organisasi Di Bidang Perikanan Tangkap Ssebagai Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan (22 Desember 2008)

Pasal 1ayat (1)

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2 ayat (1)

Asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap dapat memberikan rekomendasi dalam rangka perizinan usaha perikanan tangkap apabila telah menjadi anggota GAPPINDO dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Periknan Tangkap..

Pasal 25 (Permen KP No.05/2008) :

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.

KEWAJIBAN ASOSIASI PEMBERI REKOMENDASI KEPADA DJPT

• Asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap wajib menyampaikan laporan kegiatan, keanggotaan dan pemberian rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara berkala setiap enam (6) bulan (Pasal 5 ayat (2).

• Pembinaan terhadap anggota (Pasal 1 ayat (2).

• Mendaftarkan diri di Departemen yang bertanggung jawab di bidang organisasi masyarakat (Pasal 3 huruf b).

• Menjadi anggota Gappindo (pasal 3 huruf c).

Catatan : Dalam situasi krisis yang sedang melanda dan untuk mengetahui per kembangan usaha perikanan tangkap, maka setiap asosiasi perlu me mantau perkembangan produksi dan kegiatan ekspor anggotanya secara berkala dan periodik.

3. SUBSTANSI MATERI PER. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP NO: 5364/DPT.0/HK.510.S4/XII/08 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DARI ASOSIASI ATAU ORGANISASI DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP SEBAGAI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

(1) Setiap pelaku usaha penangkapan ikan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

(2) Untuk terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, pengurus asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selambat-lambatnya tgl 15 Januari 2009

(3) Asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap yang telah terdaftar di DJPT dapat memberikan rekomendasi kepada anggotanya untuk memperoleh atau memperpanjang SIPI/SIKPI

(4) Rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan pengajuan atau perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI

(5) Syarat pendaftaran: a) AD/ART yg disahkan notaris, b) bukti terdaftar di Dept. yg menangani organisasi masyarakat, c) bukti keanggotaan GAPPINDO, d) surat keterangan domisili, e) struktur organisasi, kepengurusan dan daftar anggota

6) Dirjen Perikanan Tangkap melakukan penilaian dan verifikasi terhadap asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap yang mengajukan permohonan

7) Dirjen Perikanan Tangkap akan menerbitkan daftar asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap setelah melakukan penilaian dan verifikasi

8) Dirjen Perikanan Tangkap secara berkala melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap yang mengeluarkan rekomendasi kepada anggotanya

9) Asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap wajib menyampaikan laporan kegiatan, keanggotaan dan pemberian rekomendasi kepada Dirjen Perikanan Tangkap secara berkala setiap 6 bulan

10) Asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap yang dibentuk setelah tanggal 31 Desember 2008 dapat mengajukan permohonan pendaftaran asosiasi atau organisasinya kepada Dirjen Perikanan Tangkap paling cepat 6 bulan setelah berdirinya asosiasi atau organisasi

DISKRESI DALAM PER. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP NO: 5364/DPT.0/HK.510.S4/XII/08

• Diskresi: Kewenangan Dirjen Perikanan Tangkap sebagai pembina untuk melakukan pembinaan terhadap kelembagaan usaha perikanan tangkap (asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap

• Diskresi dalam Per Dirjen PT No. 5364/2008 :

– Pemberlakukan kewajiban menjadi anggota asosiasi untuk pelaku usaha kapal pengangkut ikan

– Rekomendasi dari asosiasi berlaku untuk permohonan baru maupun perpanjangan SIKPI

DISKRESI DALAM PER. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP NO: 5364/DPT.0/HK.510.S4/XII/08

• GAPPINDO diakui sebagai wadah untuk seluruh asosiasi dan organisasi perikanan setempat sehingga harus menjadi anggota GAPPINDO dan selanjutnya terdaftar di DJPT serta. dapat memberikan rekomendasi

• Mengapa GAPPINDO

• GAPPINDO adalah salah satu dari pilar MPN yang mewadahi asosiasi pengusaha

• proses Bottom up yakni keputusan rapat,diskusi dan pertemuan terbatas DJPT dengan MPN , HNSI dan asosiasi yang ada (ASTUIN, ATLI, HPPI, ASPINTU) yang diadakan sejak 2007 s/d 2008.

EVALUASI PELAKSANAAN
PER. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP
NO: 5364/DPT.0/HK.510.S4/XII/08

• Asosiasi yang telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada DJPT sampai dengan 15 Januari 2009 adalah 10 asosiasi/ organisasi, yaitu : HPPI, ASPINTU, APKPII, ASPPEN, PNMS, ASTUIN, ATLI, HIPPBI, dan DPD HNSI DKI Jakarta

• ATLI keberatan dengan persyaratan administratif untuk menjadi anggota GAPPINDO dan meminta dispensasi pengurusan ijin menggunakan peraturan lama;

• HNSI DKI Jakarta (Ketua Bpk Tri Sukmono) mengajukan permohonan untuk didaftar di DJPT, namun belum melengkapi persyaratan administratif

• HNSI (Bpk Mohammad Jusuf Martadiningrat) mengajukan permohonan untuk didaftar dan dapat memberikan rekomendasi (surat di ttd Bpk Tri Sukmono Ketua Bidang Perikanan Tangkap)

• IKPI mengajukan permohonan untuk didaftar dan dapat memberikan rekomendasi

16 PEBRUARI 2009

• TELAH DILAKUKAN PERTEMUAN ANTARA DITJEN PERIKANAN TANGKAP DAN MPN, GAPPINDO, ASOSIASI, HNSI

• HASILNYA MASING-MASING LEMBAGA MENEMPATKAN DIRI SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

DAFTAR ASOSIASI YG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KE DJPT

No	Nama Asosiasi/Organisasi Di Bidang Perikanan Tangkap	Alamat	Ketua Umum
1.	Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI)	Komplek Rukan Darmawangsa Square, Jl. Darmawangsa VI Kav.5 Lt.1 Kebayoran Baru – Jakarta 12160 Telp. 021 727 80627 Fax. 021 727 80552	Soekirdjo, N.A
2.	Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU)	Wisma Sakura Lt. 2, Jl. Hati Suci No. 4, Taman Kebon Sirih, Jakarta Pusat Telp. 021 3910481 Fax. 021 3910481	Donny Harso
3.	Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (APKPII)	Gd. Jamkrindo 6th Room 611, Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat	A. Sakiman
4.	Asosiasi Pengusaha Perikanan Nusantara (ASPPEN)	Gd. Hias Rias Lt.1 No.1, Jl. Cikini Raya No.90, Jakarta Pusat Telp. 021 3140224 Fax. 021 3140224	Johanes Judiono
5.	Paguyuban Nelayan Mina Santosa (PNMS)	Bendar, RT 03 RW 03, Juwana Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Telp/Fax. 0295 5505466 HP. 081914455361	Warno Sutrisno
6.	Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN)	Jl. Waru No.26 Rawamangun Jakarta Timur 13220, Telp 021 4700409, Fax. 021 489 2282	R.P. Poernomo
7.	Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI)	Jl. Ikan Tuna Raya I, Pelabuhan Benoa Bali, Telp. 0361 727399, Fax. 0361 725099, email: atli.bali@gmail.com	Kasdi Taman
8.	Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung (HIPPBI)	Kadodoan Lingkungan III No.4 RT 10 Kec. Bitung Tengah, 95525, Telp 0438 30025 Fax. 0438 30025	Richard Manambing
9.	DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta	Jl. Muara Baru ujung Pos Terpadu, Telp/fax. 021 66692; Jl. Dermaga No.5, Muara Angke Pluit, Telp. 021 66604186	H. Tri Sukmono, MS (Wakil Ketua)

TINDAK LANJUT OLEH DITJEN PERIKANAN TANGKAP

• Dirjen Perikanan Tangkap akan segera menerbitkan daftar asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap yang dapat memberikan rekomendasi atas permohonan baru atau perpanjangan SIPI/SIKPI (diminta seluruh asosiasi/organisasi melengkapi persyaratan yang belum lengkap).

• Asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap yang belum mengajukan permohonan pendaftaran kepada Dirjen Perikanan Tangkap dapat mengajukan pendaftaran 6 bulan setelah tanggal 31 Desember 2008

HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN & TINDAK LANJUT

• GAPPINDO dan asosiasi / organisasi di bidang perikanan tangkap harus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, melakukan konsolidasi internal, membenahi administrasi dan pengelolaan organisasi, serta menyusun rencana & program untuk pembinaan anggotanya

• Asosiasi yang telah menjadi anggota GAPPINDO diharapkan dapat membangun dan memperkuat kelembagaan GAPPINDO sebagai salah satu mitra DKP

• Asosiasi/ organisasi di bidang perikanan tangkap yang telah diterbitkan dlm daftar asosiasi yang berhak memberikan rekomendasi dlm perizinan usaha diharapkan dapat meng update & mengelola secara baik database seluruh anggotanya

• Direktur Jenderal Perikanan Tangkap secara ruitn akan melakukan evaluasi dan akan mengadakan pertemuan secara berkala dengan GAPPINDO & asosiasi